Daerah di Bumi yang Bukan Negara
Info Viral: Di tengah kompleksitas geopolitik dunia, ada beberapa daerah di Bumi yang tidak tergabung ke dalam suatu negara atau memiliki status politik yang tidak jelas.
Beberapa daerah ini mungkin berada di bawah klaim berbagai negara, sementara yang lain memiliki status khusus atau tidak diakui oleh sebagian besar komunitas internasional. Berikut adalah tiga daerah di Bumi yang bukan negara apapun:
Antartika
Antartika adalah benua yang unik karena tidak dimiliki oleh negara manapun. Sebagai gantinya, Antartika diatur oleh Perjanjian Antartika tahun 1959 yang ditandatangani oleh 54 negara.
Perjanjian ini menyatakan bahwa benua Antartika akan digunakan untuk tujuan perdamaian dan ilmiah, dan seluruh aktivitas militer dilarang di wilayah tersebut.
Tidak ada klaim kedaulatan terhadap wilayah Antartika oleh negara-negara yang menandatangani perjanjian ini, sehingga wilayah tersebut dianggap sebagai tanah terbuka untuk penelitian ilmiah dan eksplorasi.
Greenland
Greenland adalah wilayah otonom di bawah kedaulatan Kerajaan Denmark. Meskipun memiliki pemerintahan sendiri, Greenland masih secara resmi merupakan bagian dari Kerajaan Denmark.
Pada tahun 2009, Greenland mendapatkan otonomi lebih besar dari Denmark, yang memberikan kontrol atas sebagian besar urusan dalam negeri, kecuali untuk kebijakan luar negeri dan pertahanan.
Meskipun Greenland mengatur sebagian besar wilayah dan sumber dayanya sendiri, status politiknya sebagai wilayah otonom dengan kedaulatan Denmark membuatnya menjadi daerah yang unik dalam geopolitik dunia.
Sahara Barat
Sahara Barat adalah wilayah yang status politiknya sangat kompleks dan kontroversial. Sebelum 1975, wilayah ini merupakan koloni Spanyol. Namun, setelah penarikan Spanyol, Sahara Barat diduga telah diambil alih oleh Maroko dan Mauritania.
Saat ini, bagian terbesar dari Sahara Barat berada di bawah kendali Maroko, sementara sebagian kecil dikuasai oleh Frente POLISARIO, gerakan separatis yang mendukung kemerdekaan Sahara Barat dan mengklaim wilayah ini sebagai Republik Demokratik Arab Sahara (SADR).
Meskipun beberapa negara dan badan internasional telah mengakui SADR sebagai negara berdaulat, status politik Sahara Barat masih belum terpecahkan dan menjadi perdebatan yang berkelanjutan.
Perlu dicatat bahwa status politik dan kedaulatan wilayah bisa berubah seiring waktu dan perubahan kebijakan internasional. Beberapa daerah yang saat ini tidak memiliki status politik yang jelas mungkin akan berada di bawah kedaulatan suatu negara di masa depan, sementara yang lain mungkin tetap menjadi daerah dengan status politik yang kompleks dan kontroversial.
You must be logged in to post a comment.