Subsidi Motor Listrik Rp7 Juta
Info Viral: Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan bagaimana masyarakat bisa mendapatkan subsidi sepeda motor listrik Rp 7 juta dari pemerintah. Tahun ini pemerintah menargetkan penyaluran subsidi untuk 200.000 sepeda motor listrik baru.
Jika berminat membeli, kata Agus, masyarakat bisa mendatangi dealer sepeda motor listrik dengan membawa KTP untuk membelinya. Dealer akan mengecek NIK calon pembeli, apakah berhak mendapat bantuan. Dalam hal ini, NIK hanya dapat memperoleh subsidi untuk satu sepeda motor.
“Calon pembeli datang dan dealer akan memeriksa NIK pada KTP. Di situ akan dilihat apakah dia berhak mendapat bantuan, apabila setelah dicek dalam sistem mereka memang berhak mendapat bantuan maka pembeli akan langsung mendapat potongan harga,” ujar Senin (6/3) kata Agus di Jakarta.
Mobil Listrik Geely Diluncurkan, Siap Saingi Wuling
Satuviral
Selain itu, kata Agus, dealer akan mengikuti prosedur untuk memasukkan data dan mengajukan permohonan subsidi ke Bank Himbara.
“Bank Himbara akan mengecek kelengkapan dan jika sudah selesai, Himbara akan membayar kompensasi insentif kepada produsen. Jadi bantuan ini untuk produsen,” imbuhnya.
Produsen Tidak Boleh Naikkan Harga Jual
Pemerintah resmi memberikan subsidi kendaraan listrik, khususnya sepeda motor listrik, masing-masing senilai 7 juta rupiah. Kepala BKF Febrio Nathan Kacaribu mengumumkan subsidi itu bertujuan untuk membeli 200.000 sepeda motor listrik baru pada 2023.
“Motor listrik yang mendapatkan (subsidi) adalah yang diproduksi di Indonesia dengan TKDN 40 persen lebih,” ujar Febri.
Beberapa info viral menyebut bahwa perusahaan pembangkit listrik yang memenuhi syarat tidak diperbolehkan menaikkan harga jual selama periode bailout.
Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi untuk konversi sepeda motor berbahan bakar fosil menjadi sepeda motor listrik senilai Rp 7 juta per 50.000 kendaraan.
“Target penerima bantuan ini diutamakan UMKM, khususnya penerima KUR dan penerima BPUM (Banpres Produktif Usaha Mikro) dan juga bisa pelanggan (listrik) 450-900 VA. Hal ini untuk mendorong produktivitas usaha pelaku UMK,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan subsidi berlaku mulai 20 Maret 2022.
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut memastikan subsidi tersebut akan efektif berlaku mulai 20 Maret 2022.
“Saya sampaikan ini akan mulai berlaku pada 20 Maret tahun ini,” kata Luhut.
