Viral: Karisma ‘Gentleman’ Delegasi Indonesia di Sidang PBB Tahun 1947

Karisma ‘Gentleman’ di Sidang PBB

Info Viral: Sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1947 diselenggarakan pada 14 Agustus di New York, AS. Pertemuan itu diadakan untuk mencari solusi atas konflik militer antara Indonesia dan Belanda.

Penyebab konflik tersebut adalah invasi militer Belanda yang pertama pada tanggal 21 Juli 1947. Belanda telah menghadapi kecaman internasional atas keputusannya melancarkan agresi militer setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan.

Hal inilah yang melatar belakangi pertemuan Dewan Keamanan PBB di Amerika Serikat pada tahun 1947. Lantas, siapakah wakil Indonesia yang diundang dalam konferensi PBB tahun 1947 itu?

Delegasi Indonesia

Pada sidang Dewan Keamanan PBB tahun 1947, Indonesia diwakili oleh Sutan Sjahrir, Haji Agus Salim, Soedjatmoko dan Soemitro Djojohadikusumo. Delegasi Indonesia mengemban misi memperjuangkan kedaulatan Indonesia di dunia internasional.

Selain itu, delegasi Indonesia juga menuntut tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia. Sutan Sjahrir, yang berkesempatan berpidato di sidang Dewan Keamanan PBB, menginginkan penyelesaian damai.

- Advertisement -

Sutan Sjahrir juga menuntut agar Belanda menghentikan agresi militer pertama dan menarik seluruh pasukannya dari Indonesia. Menurut Sutan Sjahrir, kehadiran pasukan Belanda mengancam kedaulatan Indonesia yang sudah merdeka.

Hasil Sidang

PBB menerima laporan Australia menjelang pertemuan Dewan Keamanan PBB. Australia melaporkan bahwa Belanda telah melancarkan agresi militer terhadap Indonesia.

Info viral ini mengakibatkan PBB mengeluarkan resolusi pada 1 Agustus 1947. Resolusi yang diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB pada tanggal 1 Agustus 1947 adalah sebagai berikut.

• PBB meminta Belanda dan Indonesia melakukan gencatan senjata
• PBB meminta Belanda dan Indonesia menyelesaikan perselisihan dengan cara damai

Pada 14 Agustus 1947, delegasi Indonesia ke sidang Dewan Keamanan PBB membantah tudingan Belanda tersebut.

Saat itu Belanda menuduh pemerintah Indonesia sebagai pemerintahan tidak sah yang dibuat oleh Jepang. Sidang Dewan Keamanan PBB tahun 1947 berujung pada dua keputusan, yaitu:

• Indonesia diwajibkan membuat laporan sesungguhnya tentang kondisi Indonesia
• Pembentukan Komisi Tiga Negara (KTN) yang akan membantu menyelesaikan konflik