Belanda Resmi Minta Maaf
Info Viral: Perdana Menteri Belanda Mark Rutte secara resmi meminta maaf atas keterlibatan negaranya dalam 250 tahun perbudakan.
Ia menyebut hal tersebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Permintaan maaf itu datang hampir 150 tahun setelah berakhirnya perbudakan di koloni-koloni luar negeri Belanda.
Termasuk Suriname di Amerika Selatan, Indonesia di timur dan pulau-pulau Karibia Curacao dan Aruba.
Viral: Unik, Kontes Putri Jawa di Suriname, Nama Belakang dan Paras Peserta Disorot
Satuviral
Aruba adalah bekas jajahan Belanda pertama yang bereaksi terhadap permintaan maaf Rutte.
Perdana Menteri Evelyn Weaver-Cross menerima permintaan tersebut, tetapi negara lain, seperti Sint Maarten, mengatakan tidak akan menerimanya.
“Hari ini atas nama Pemerintah Belanda, saya meminta maaf untuk tindakan negara Belanda di masa lalu,” kata Rutte dalam pidatonya, dikutip dari kantor berita AFP.
Ia mengulangi permintaan maaf dalam bahasa Inggris, Papiamento (bahasa di Kepulauan Karibia), dan Sranan Tongo (bahasa Suriname).
Belanda Pikul Tanggung Jawab Besar
“Negara Belanda… memikul tanggung jawab atas penderitaan besar yang menimpa orang-orang yang diperbudak dan keturunan mereka,” lanjut Rutte di gedung National Archive, Den Haag.
“Kami, yang hidup di sini dan sekarang, hanya bisa mengakui dan mengecam perbudakan dalam istilah yang paling jelas sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan,” tambahnya.
Namun, setelah pidato tersebut, perwakilan di Suriname mengeluhkan kurangnya tindakan nyata dari Pemerintah Belanda.
Viral: Putri Mahkota Belanda Jadi Sasaran Penculikan Kelompok Penjahat
Satuviral
“Saya tidak melihat banyak hal terkait tindakan Belanda dan itu memalukan,” ujar Iwan Wijngaarde, kepala Federasi Afro-Suriname, kepada AFP.
“Apa yang benar-benar hilang dalam pidato ini adalah tanggung jawab dan akuntabilitas,” menurut Armand Zunder, presiden komisi reparasi nasional Suriname, kepada AFP.
Dengan rangka permintaan maaf ini, sejumlah menteri Belanda mengunjungi tujuh bekas koloni di Amerika Selatan dan Karibia.
Wakil Perdana Menteri Belanda Sigrid Kaag mengatakan dalam kunjungan resmi ke Suriname pekan lalu bahwa proses penting lainnya akan dimulai pada 1 Juli tahun depan.
