Wednesday, February 8, 2023
- Advertisement -
HomeTrending ViralRKUHP Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE

Viral: RKUHP Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE

Beberapa Kali Penyesuaian

Info Viral: Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, rancangan undang-undang hukum pidana (RKUHP) menghapus pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Ia mengatakan pasal penghinaan dalam UU ITE juga dihapuskan melalui RKUHP. Dua ketentuan pidana akan mengalami beberapa kali penyesuaian dalam RKUHP.

“RKUHP ini menghapus pasal pencemaran nama baik dan penghinaan yang terkandung dalam UU ITE,” kata pria yang akrab disapa Eddie itu di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/11/22).

Viral: Nikita Mirzani Bikin Ulah, Protes Hakim disidang Pertama

Satuviral
Berita Viral SatuViral – SATUVIRAL

Eddy mengatakan keputusan itu diambil setelah mendengar masukan dari masyarakat. Menurutnya, ada kekhawatiran di masyarakat karena aparat penegak hukum kerap menggunakan UU ITE untuk penangkapan dan penahanan.

Menghapus dua baris itu akan mengurangi kemungkinan perbedaan interpretasi di antara aparat penegak hukum, katanya. Eddy juga menilai, penghapusan hukuman mati berdampak baik bagi demokrasi.

Kabar Baik untuk Demokrasi

“Saya pikir ini kabar baik untuk iklim demokrasi dan kebebasan berbicara,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah dan DPRK telah menyepakati RKUHP pada pembahasan tingkat pertama, dan RKUHP akan diajukan ke Pleno DPRK untuk pembahasan dan persetujuan tingkat kedua.

Berita Viral SatuViral – SATUVIRAL

Viral: Brigadir J Terlihat Di CCTV, Hakim Gemetar Jika Harus Mengakui Beliau Masih Hidup

Satuviral

Hal lain yang juga disepakati adalah soal penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Eddy mengatakan, pasal-pasal yang menghina pemerintah merupakan tindak pidana aduan.

Pemerintah yang dimaksud adalah Presiden dan Wakil Presiden. Lembaga negara yang dimaksud adalah DPR, MPR dan DPD, serta MA dan MK.

“Hal penting lainnya adalah klausul penghinaan terhadap kekuasaan publik dihapuskan. Kemudian kita tambahkan Pasal 240 RKUHP tentang penghinaan terhadap pemerintah yang juga sangat terbatas, dan pemerintah di sini adalah badan kepresidenan,” ujar Eddy.

“Pada saat yang sama, menghina lembaga negara terbatas pada legislatif yaitu DPR MPR DPD, dan yudikatif terbatas pada MA dan MK yang merupakan tindak pidana aduan,” lanjutnya.

Belum Ada Aturan Khusus Soal Pidana Narkoba

Adapun RKUHP tidak memiliki aturan khusus untuk tindak pidana narkoba. Hal itu akan diatur dalam UU Narkotika yang sedang dibahas di DPR.

Eddy menambahkan, pemerintah telah memenuhi aspirasi masyarakat. Pemerintah dan fraksi di DPR juga telah membahas masalah ini dengan Aliansi Masyarakat Sipil.

“Kami informasikan bahwa teman-teman ICJR yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil sangat aktif berdiskusi dengan kami, tim pemerintah dan fraksi-fraksi di DPR,” kata Eddy.

Marcus Priyo Gunarto, guru besar hukum pidana Universitas Gadjah Mada, mengatakan saat ini terdapat 624 ketentuan dalam 43 pasal RKUHP.

“Jadi peringkat akhir RKUHP yang semula 628 pasal, sekarang peringkat akhir hanya 624 karena ada beberapa pasal yang kami turunkan, yang nantinya akan dibakukan di pasal 43,” kata Markus.

Kamu makin update dengan Satu Viral. Kamu bakal tau info terbaru dan breaking news soal berita viral, gosip viral, artis viral dan berita terkini di Satu Viral.

Popular Categories

Ads on Satuviral